KULONPROGO - Pengurus Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) berencana melaporkan proses pemilihan lokasi pembangunan bandara di Temon, Kulonprogo pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai ada kejanggalan dalam pemilihan lokasi. Kecurigaan didasari kenyataan sebagian besar warga dari lima desa menolak rencana mega proyek tersebut, tapi terkesan tidak mendapat respon dari Pemkab dan malah dipasangi patok.
“Dikawal Brimob, tim tetap memasang patok, padahal warga menolak tanpa syarat. Kami curiga ada sesuatu dibalik semua ini,” kata Humas WTT Martono di Kulonprogo, Rabu (15/01/2014).
Dijelaskan, pemasangan patok terkesan dipaksakan dan Pemkab main serobot begitu saja. Dalam pemasangan patok, tidak ada satupun warga yang dimintai izin oleh tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2). Hal itu menurutnya sudah sangat meresahkan warga karena aspirasi mereka tidak dipedulikan.
Meski belum bisa memastikan kapan akan melayangkan laporan kepada KPK, karena belum punya bukti yang mengindikasikan pemerintah telah bertindak korupsi. WTT bersikeras dengan kecurigaannya, ada permainan dalam proses penentuan lokasi. Pihaknya akan terus menggali informasi untuk mendapatkan bukti.
Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA Kulonprogo, Triyono mengatakan, saat ini pihaknya masih koordinasi internal terkait pencabutan patok lahan bandara. PT Angkasa Pura selaku pemrakarsa pembangunan bandara juga masih akan melakukan evaluasi pemasangan patok. Evaluasi dilakukan untuk mencari titik-titik koordinat lokasi bandara yang bisa dipilih guna mengurangi gejolak sosial masyarakat.
“Pemasangan patok kami koordinasikan dengan Angkasa Pura, kami evaluasi lagi titik-titik yang bisa dikurangi risiko sosialnya. Selain itu kan juga ada koordinat yang nyebur ke sungai. Itu kami matangkan dulu,” jelasnya.
Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono SE menjelaskan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemasangan patok, karena masih bersifat sebagai penanda atau gambaran tentang batas-batas lahan yang akan dijadikan lokasi bandara. "Sejauh ini Pemkab juga kan belum melangkah lebih jauh dan toh warga masih memegang sertifikat lahan masing-masing. Tidak mungkin Pemkab main serobot," tegasnya.
krjogja.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar